TERBARU

Dr. (HC) Susi Pudjiastuti atau yang lebih akrab disapa Ibu Susi adalah seorang wanita yang namanya mulai mencuat ke publik ,terutama di Indonesia karena gaya nyentriknya sebagai salah satu menteri pilihan  Presiden Joko Widodo .

Wanita yang lahir di Pangandaran15 Januari 1965 adalah seorang Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014-2019 yang juga pengusaha pemilik dan Presdir PT ASI Pudjiastuti Marine Product, eksportir hasil-hasil perikanan dan PT ASI Pudjiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air dari Jawa Barat . 

Hingga awal tahun 2012, Susi Air mengoperasikan 50 pesawat dengan berbagai tipe seperti 32 Cessna Grand Caravan, 9 Pilatus PC-6 Porter dan 3 Piaggio P180 Avanti. Susi Air mempekerjakan 185 pilot, dengan 175 di antaranya merupakan pilot asing. 

Tahun 2012 Susi Air menerima pendapatan Rp300 miliar dan melayani 200 penerbangan perintis.

Masa kecil dan pendidikan
Susi PudjiAstuti lahir pada 15 Januari 1965 di Pangandaran, Ayahnya bernama Haji Ahmad Karlan dan ibunya bernama Hajjah Suwuh Lasminah, keduanya berasal dari Jawa Tengah, namun sudah lima generasi hidup di Pangandaran.

Keluarga Susi memiliki usaha ternak, memperjualbelikan ratusan ternak dari Jawa Tengah untuk diperdagangkan di Jawa Barat.
 Kakek buyutnya adalah Haji Ireng, yang dikenal sebagai tuan tanah di daerahnya. 
[ads-post]
Setelah mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP, Susi melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 1 Yogyakarta, namun berhenti di kelas 2 karena dikeluarkan dari sekolah akibat keaktifannya dalam gerakan Golput.

Bisnis
Seputus sekolah, Susi menjual perhiasannya dan mengumpulkan modal Rp.750.000 untuk menjadi pengepul ikan di Pangandaran pada tahun 1983.
Bisnisnya berkembang hingga pada tahun 1996 Susi mendirikan pabrik pengolahan ikan PT ASI Pudjiastuti Marine Product dengan produk unggulan berupa lobster yang diberi merek "Susi Brand."
Bisnis pengolahan ikan ini pun meluas dengan pasar hingga ke Asia dan Amerika.
Karena hal ini, susi memerlukan sarana transportasi udara yang dapat dengan cepat mengangkut produk hasil lautnya dalam keadaan masih segar.
Pada 2004, Susi memutuskan membeli sebuah Cessna Caravan seharga Rp20 miliar menggunakan pinjaman bank. Melalui PT ASI Pudjiastuti Aviation yang ia dirikan kemudian, satu-satunya pesawat yang ia miliki itu ia gunakan untuk mengangkut lobster dan ikan segar tangkapan nelayan di berbagai pantai di Indonesia ke pasar Jakarta dan Jepang. 
Call sign yang digunakan Cessna itu adalah Susi Air.
Sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Kerja (2014)

Penunjukan dan pelantikan
Susi Pudjiastuti ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yang ditetapkan secara resmi pada 26 Oktober 2014.
 Sebelum dilantik, Susi melepas semua posisinya di perusahaan penerbangan Susi Air dan beberapa posisi lainnya, termasuk Presiden Direktur PT. ASI Pudjiastuti yang bergerak di bidang perikanan serta PT ASI Pudjiastuti Aviation yang bergerak di bidang penerbangan untuk menghindari konflik kepentingan antara dirinya sebagai menteri dan sebagai pemimpin bisnis.
Selain itu, alasan lain Susi melepas semua jabatannya adalah agar dapat bekerja maksimal menjalankan pemerintahan, khususnya di bidang kelautan dan perikanan.
Saat pelantikan, Susi menuai kontroversi karena kedapatan menghisap sebatang rokok dan memiliki tato, sesuatu yang tidak lazim dimiliki oleh menteri Indonesia.

Atas tindakannya ini, Susi mendapatkan baik pujian dan kritikan di media sosial.
[ads-post]
Penghargaan
  • Pelopor Wisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat tahun 2004
  • Young Entrepreneur of the Year dari Ernst and Young Indonesia tahun 2005
  • Primaniyarta Award for Best Small & Medium Enterprise Exporter 2005 dari Presiden Republik Indonesia. Tahun 2006
  • Metro TV Award for Economics-2006,
  • Inspiring Woman 2005 dan Eagle Award 2006 dari Metro TV, Indonesia
  • Berprestasi Award dari PT Exelcomindo
  • Sofyan Ilyas Award dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2009
  • Ganesha Widyajasa Aditama Award dari ITB, 2011
  • Award for Innovative Achievements, Extraordinary Leadership and Significant Contributions to the Economy, APEC, 2011
  • Tokoh Wanita Inspiratif Penggerak Pembangunan, dari Gubernur Jawa Barat, 2008
  • Kanjeng Ratu Ayu (KRAY) Susi Pudjiastutiningrat, dari Keraton Surakarta Hadiningrat, 2015
  • Leaders for a Living Planet Award dari WWF, 16 September 2016, sebagai penghargaan atas perannya dalam memajukan pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan, pelestarian alam laut, dan pemberantasan pencurian ikan.
  • Doktor Honoris Causa oleh Universitas Diponegoro pada 3 Desember 2016.
  • Seafood Champion Award dalam acara Seaweb Seafood Summit yang diselenggarakan di Seattle, Washington, Amerika Serikat 5 Juni 2017.


Pada tahun 2008, ia mengembangkan bisnis aviasinya dengan membuka sekolah pilot Susi Flying School melalui PT ASI Pudjiastuti Flying School. Pada Minggu, 26 Oktober 2014, dalam pengumuman Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK Ibu Susi Pudjiastuti ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kehidupan pribadi
Ia sempat dua kali bercerai dan kemudian menikah dengan Christian von Strombeck.
 Ia memiliki tiga orang anak, Panji Hilmansyah (dari pernikahannya dengan Yoyok Yudi Suharyo), Nadine Kaiser (dari pernikahannya dengan Daniel Kaiser), dan Alvy Xavier.


Source : Wikipedia.org

Nama Anies Baswedan sudah tidak asing lagi di Indonesia dan bahkan sudah sangat terkenal sebagai praktisi pendidikan serta mantan menteri pendidikan era presiden Joko Widodo.
Anies Baswedan lahir dengan dengan nama lengkap Anies Rasyid Baswedan , lahirkan pada tanggal 7 Mei 1969 di Kuningan, provinsi Jawa Barat.

Anis Baswedan merupakan anak pertama dari pasangan Drs. Rasyid Baswedan, S.U. yang berkerja sebagai Dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Indonesia dan Prof. Dr. Aliyah Rasyid, M.Pd. yang berkerja sebagai Guru besar dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Negeri Yogyakarta), Anies Baswedan merupakan cucu dari Abdurrachman Baswedan (AR Baswedan), beliau merupakan salah seorang pejuang pergerakan nasional dan pernah menjadi Menteri Penerangan pada masa awal kemerdekaan Indonesia.

Sejak kecil Anies Baswedan telah akrab dengan dunia organisasi dan kepemimpinan. Ketika usianya baru 12 tahun, Anies membentuk kelompok anak-anak muda (7-15 tahun) kampungnya yang diberi nama 'Kelabang' (Klub Anak Berkembang), Mereka mengadakan berbagai kegiatan olahraga dan kesenian. Anies Baswedan memulai pendidikan formalnya menjelang usia lima tahun. Ia masuk ke sekolah TK Mesjid Syuhada di Kota Baru, Yogyakarta. Kemudian, memasuki usia enam tahun Anies dimasukkan ke SD Laboratori Yogyakarta. Anies melanjutkan masa SMP-nya di SMP Negeri 5 Yogyakarta.
Anies muda
Anies melanjutkan masa SMA-nya di SMAN 2 Yogyakarta. Ketika SMA, Anies pernah menjadi ketua OSIS se-Indonesia ketika ia mengikuti pelatihan kepemimpinan di Jakarta pada September 1985. Ia menjadi ketua untuk 300 delegasi SMA-SMA se-Indonesia. Saat itu Anies baru berada di kelas satu.

Kuliah di UGM dan Menyelesaikan Pendidikan Doktor di Amerika Serikat
Anies menjalani masa SMA selama 4 tahun pada 1985-1989 karena terpilih sebagai peserta dalam program AFS. Anies mengikuti program pertukaran pelajar AFS Intercultural Programs, yang di Indonesia diselenggarakan oleh Bina Antarbudaya, selama satu tahun di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat (1987-1988).

Ia kemudian melanjutkan kuliahnya di Universitas Gajah Mada di Fakultas Ekonomi. Semasa kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM) (1989-1995), Anies Baswedan aktif di gerakan mahasiswa seperti di HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa UGM. Sewaktu menjadi mahasiswa UGM, dia mendapatkan beasiswa Japan Airlines Foundation untuk mengikuti kuliah musim panas bidang Asian Studies di Universitas Sophia di Tokyo, Jepang. Setelah lulus kuliah di UGM pada 1995, Anies bekerja di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi di UGM.

Kemudian, Anies mendapatkan beasiswa Fulbright untuk pendidikan Master Bidang International Security and Economic Policy di Universitas Maryland, College Park. Sewaktu kuliah, dia dianugerahi William P. Cole III Fellow di Maryland School of Public Policy, ICF Scholarship, dan ASEAN Student Award.

Pada 2005, Anies menjadi peserta Gerald Maryanov Fellow di Departemen Ilmu Politik di Universitas Northern Illinois sehingga dapat menyelesaikan disertasinya tentang "Otonomi Daerah dan Pola Demokrasi di Indonesia". Ketika berada di Amerika Serikat, Anies aktif di dunia akademik dengan menulis sejumlah artikel dan menjadi pembicara dalam berbagai konferensi. Ia banyak menulis artikel mengenai desentralisasi, demokrasi, dan politik Islam di Indonesia.

Artikel jurnalnya yang berjudul "Political Islam: Present and Future Trajectory" dimuat di Asian Survey, sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Universitas California. Sementara, artikel Indonesian Politics in 2007: The Presidency, Local Elections and The Future of Democracy diterbitkan oleh BIES, Australian National University. Sepulang ke Indonesia, Anies bekerja sebagai National Advisor bidang desentralisasi dan otonomi daerah di Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta (2006-2007). Selain itu pernah juga menjadi peneliti utama di Lembaga Survei Indonesia (2005-2007).
[ads-post]
Anies Baswedan Menjadi Rektor Universitas Paramadina
Pada 15 Mei 2007, Anies Baswedan dilantik menjadi rektor Universitas Paramadina. Anies menjadi rektor menggantikan posisi yang dulu ditempati oleh cendekiawan dan

intelektual Muslim, Nurcholish Madjid, yang juga merupakan pendiri universitas tersebut. Saat itu ia baru berusia 38 tahun dan menjadi rektor termuda di Indonesia. Majalah Foreign Policy memasukan Anies dalam daftar 100 Intelektual Publik Dunia.

Pada 2008, Ia merintis Program Beasiswa di Universitas Paramadina bernama Paramadina Fellowship. Program ini mengadopsi konsep yang biasa digunakan di universitas-universitas di Amerika Utara dan Eropa dengan menyematkan nama sponsor sebagai predikat penerima beasiswa. Jika mahasiswa A mendapat beasiswa dari institusi B, yang memang menjadi salah satu sponsor, di belakang nama mahasiswa dicantumkan nama sponsor, menjadi A, Paramadina, Institusi B Fellow.

Prestasi dan Penghargaan Anies Baswedan
Nama Anies Baswedan tercantum sebagai satu-satunya orang Indonesia yang masuk pada daftar yang dirilis majalah tersebut pada edisi April 2008. Anies berada pada jajaran nama-nama tokoh dunia antara lain tokoh perdamaian, Noam Chomsky, para penerima penghargaan Nobel, seperti Shirin Ebadi, Al Gore, Muhammad Yunus, dan Amartya Sen, serta Vaclav Havel, filsuf, negarawan, sastrawan, dan ikon demokrasi dari Ceko. Sementara, World Economic Forum, berpusat di Davos, memilih Anies sebagai salah satu Young Global Leaders (Februari 2009).

Majalah bulanan berbahasa Jepang itu menilai bahwa Anies adalah tokoh yang merupakan salah satu calon pemimpin Indonesia masa mendatang. Pada Pemilu 2009, Anies menjadi moderator dalam acara debat calon presiden 2009. Pada akhir 2009, Anies dipilih oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi anggota Tim-8 dalam kasus sangkaan pidana terhadap pimpinan KPK yaitu Bibit dan Chandra. Anies, yang bukan berlatar belakang hukum, dipilih menjadi Juru Bicara Tim-8.

Kemudian, pada April 2010, Anies Baswedan terpilih sebagai satu dari 20 tokoh yang membawa perubahan dunia untuk 20 tahun mendatang versi majalah Foresight yang terbit di Jepang akhir April (2010). Dalam edisikhusus yang berjudul “20 Orang 20 Tahun”, Majalah Foresight menampilkan 20 tokoh yang diperkirakan skan menjadi perhatian dunia. Mereka akan berperan dalam perubahan dunia dua dekade mendatang.

Nama Anies disematkan bersama 19 tokoh dunia lain seperti Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin, Presiden Venezuela Hugo Chavez, Menlu Inggris David Miliband, anggota Parlemen dan Sekjen Indian National CongressIndia Rahul Gandhi, serta politisi muda Partai Republik dan anggota House of Representative AS, Paul Ryan.

Penyampaiannya yang sistematis, tenang dan obyektif dianggap turut membantu menjernihkan suasana dalam suhu politik yang agak memanas pada masa itu (Tim-8 bekerja non-stop selama 2 minggu di bulan November 2009). Anies adalah seorang muslim moderat yang sampai saat ini tetap konsisten pada pendiriannya untuk tidak memihak pada kekuatan (politik) tertentu.

Memasuki tahun 2013, Anie Baswedan resmi terjun ke dunia politik setelah lama bergelut di dunia pendidikan dan sosial. Ia kemudian menjadi peserta konvensi capres dari partai demokrat. Namun tahun 2014, Anies kemudian resmi bergabung dalam tim pemenangan Capres Jokowi - Jusuf Kalla dimana posisinya ketika itu sebagai Juru Bicara dari pasangan Capres dan Cawapres Jokowi -JK.

Menjadi Menteri Pendidikan Republik Indonesia
Kemudian setelah Jokowi - Jusuf Kalla ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia tahun 2014, Jokowi kemudian menunjuk Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ketika memimpin kementrian pendidikan, Anies Baswedan kemudian merombak organisasi di lingkup kementrian pendidikan seperti Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dipisahkan, dan digabung dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Selain itu ia juga melakukan Pembenahan pada seleksi terbuka kemendikbud kemudian melakukan distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP), membuat program sekolah aman serta mengimbau para orangtua mengantar anaknya sekolah pada tahun ajaran baru. Anies juga menerapkan kurikulum pendidikan terbaru serta menyebarkan guru berkualitas di agar merata di semua wilayah serta melakukan hingga reformasi ujian nasional.

Anies Baswedan menikah dengan Fery Farhati Ganis, S.Psi., M.Sc. dan dikaruniai empat anak: Mutiara Annisa (sulung), Mikail Azizi (kedua), Kaisar Hakam (ketiga), dan Ismail Hakim (bungsu). Kediaman Anis Baswedan bertempat tinggal di daerah Lebak Bulus di Jakarta.

Banyak prestasi yang dibuat oleh Anies Baswedan ketika menjabat sebagai Menteri Pendidikan di era pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla, Anie Baswedan menjabat sebagai menteri pendidikan dari tahun 2014 hingga pertengahan tahun 2016. Setelah itu ia kemudian digantikan oleh Muhadjir Effendy.

Setelah tidak menjabat sebagai menteri pendidikan, Anies Baswedan kemudian diusung oleh partai Gerindra untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Sandiaga Uno sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta.
Source: Biografiku

Soekarno (Bung Karno) adalah Presiden Pertama Republik Indonesia, 1945- 1966, ia menganut ideologi pembangunan 'Berdiri di atas kaki sendiri'. 
Proklamator yang lahir di Surabaya, Jawa timur, pada 6 Juni 1901 ini dengan gagah mengejek Amerika Serikat dan negara kapitalis lainnya: "Go to hell with your aid." Persetan dengan bantuanmu.

Ia mengajak negara-negara sedang berkembang (baru merdeka) bersatu. Pemimpin Besar Revolusi ini juga berhasil menggelorakan semangat revolusi bagi bangsanya, serta menjaga keutuhan NKRI. Tokoh pencinta seni ini memiliki slogan yang kuat menggantungkan cita-cita setinggi bintang untuk membawa rakyatnya menuju kehidupan sejahtera, adil makmur. Ideologi pembangunan yang dianut pria yang berasal dari keturunan bangsawan Jawa (Ayahnya bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo, suku Jawa dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai, suku Bali), ini bila dilihat dari buku Pioneers in Development
kira-kira condong menganut ideologi pembangunan yang dilahirkan kaum ekonom yang tak mengenal kamus bahwa membangun suatu negeri harus mengemis kepada Barat. Tapi bagi mereka, haram hukumnya meminta-minta bantuan asing. Bersentuhan dengan negara Barat yang kaya, apalagi sampai meminta bantuan, justru mencelakakan si melarat (negara miskin). 

Bagi Proklamator, Presiden Republik Indonesia Pertama (1945-1966) 
Bung Karno, yang ketika kecil bernama Kusno, ini tampaknya tak ada kisah manis bagi negara-negara miskin yang membangun dengan modal dan bantuan asing. Semua tetek bengek manajemen pembangunan yang diperbantukan dan arus teknologi modern yang dialihkan — agar si miskin jadi kaya dan mengejar Barat — hanyalah alat pengisap kekayaan si miskin yang membuatnya makin terbelakang. Itulah Proklamator, Presiden Republik Indonesia Pertama (1945-1966) Bung Karno yang berhasil menggelorakan semangat revolusi dan mengajak berdiri di atas kaki sendiri bagi bangsanya, walaupun belum sempat berhasil membawa rakyatnya dalam kehidupan yang sejahtera. Konsep "berdiri di atas kaki sendiri" memang belum sampai ke tujuan tetapi setidaknya berhasil memberikan kebanggaan pada eksistensi bangsa. Daripada berdiri di atas utang luar negeri yang terbukti menghadirkan ketergantungan dan ketidakberdayaan (neokolonialisme). 

Masa kecil Proklamator, Presiden Republik Indonesia Pertama (1945-1966) 
Bung Karno sudah diisi semangat kemandirian. Ia hanya beberapa tahun hidup bersama orang tua di Blitar. Semasa SD hingga tamat, ia tinggal di Surabaya, indekos di rumah Haji Oemar Said Tjokroaminoto(politisi kawakan pendiri Syarikat Islam). Kemudian melanjut di HBS (Hoogere Burger School). Saat belajar di HBS itu ia pun telah menggembleng jiwa nasionalismenya. Selepas lulus HBS tahun 1920, ia pindah ke Bandung dan melanjutkan ke THS (Technische Hoogeschool atau Sekolah Tekhnik Tinggi yang sekarang menjadi ITB). 

Ia berhasil meraih gelar "Ir" pada 25 Mei 1926. 
Kemudian, ia merumuskan ajaran Marhaenisme dan mendirikan PNI (Partai Nasional lndonesia) pada 4 Juli 1927, dengan tujuan Indonesia Merdeka. Akibatnya, Belanda, si penjajah, menjebloskannya ke penjara Sukamiskin, Bandung pada 29 Desember 1929. 
Delapan bulan kemudian baru disidangkan. Dalam pembelaannya berjudul 'Indonesia Menggugat', dengan gagah berani ia menelanjangi kebobrokan Belanda, bangsa yang mengaku lebih maju itu.

Pembelaannya itu membuat Belanda makin marah. Sehingga pada Juli 1930, PNI pun dibubarkan. Setelah bebas (1931), Bung Karno bergabung dengan Partindo dan sekaligus memimpinnya. Akibatnya, ia kembali ditangkap Belanda dan dibuang ke Ende, Flores, tahun 1933. Empat tahun kemudian dipindahkan ke Bengkulu. Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, Bung Karno dan Proklamator, Wakil Presiden Republik Indonesia Pertama (1945-1956) Bung Hatta memproklamasikan Proklamator, Presiden Republik Indonesia Pertama (1945-1966) Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Sebelumnya, ia juga berhasil merumuskan Pancasila yang kemudian menjadi dasar (ideologi) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia berupaya mempersatukan nusantara. Bahkan ia berusaha menghimpun bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dengan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 yang kemudian berkembang menjadi Gerakan Non Blok. Pemberontakan G-30-S/PKI melahirkan krisis politik sangat hebat. Ia pun tak mau membubarkan PKI yang dituduh oleh mahasiswa dan TNI sebagai dalang kekejaman pembunuh para jenderal itu. Suasana politik makin kacau. Sehingga pada 11 Maret 1966 ia mengeluarkan surat perintah kepada Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988) Soeharto untuk mengendalikan situasi, yang kemudian dikenal dengan sebutan Supersemar. Tapi, inilah awal kejatuhannya. Sebab Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988) Soeharto menggunakan Supersemar itu membubarkan PKI dan merebut simpati para Lihat Daftar Tokoh Politisi politisi dan mahasiswa serta 'merebut' kekuasaan. MPR mengukuhkan Supersemar itu dan menolak pertanggungjawaban Soekarno serta mengangkat Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988) Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Kemudian Bung Karno 'dipenjarakan' di Wisma Yaso, Jakarta. Kesehatannya terus memburuk. Akhirnya, pada hari Minggu, 21 Juni 1970 ia meninggal dunia di RSPAD. Ia disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur di dekat makam ibundanya, Ida Ayu Nyoman Rai. Paduka Yang Mulia Pemimpin Besar Revolusi ini meninggalkan 8 orang anak. Dari Istri Presiden I RI (Ir. Soekarno) Fatmawati mendapatkan lima anak yaitu Guntur, Megawati, Rachmawati, Sukmawati, dan Guruh. Dari Hartini mendapat dua anak yaitu Taufan dan Bayu. Sedangkan dari Ratna Sari Dewi, Lihat Daftar Tokoh Perempuan wanita turunan Jepang bernama asli Naoko Nemoto mendapatkan seorang putri yaitu Kartika. Orator Ulung Presiden pertama RI itu pun dikenal sebagai orator yang ulung, yang dapat berpidato secara amat berapi-api tentang revolusi nasional, neokolonialisme dan imperialisme. 
Ia juga amat percaya pada kekuatan massa, kekuatan rakyat. "Aku ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat. Aku besar karena rakyat, aku berjuang karena rakyat dan aku penyambung lidah rakyat," kata Bung Karno, dalam karyanya 'Menggali Api Pancasila'. 
Suatu ungkapan yang cukup jujur dari seorang orator besar. 

Gejala berbahasa Bung Karno merupakan fenomena langka yang mengundang kagum banyak orang. Kemahirannya menggunakan bahasa dengan segala macam gayanya berhubungan dengan kepribadiannya. Hal ini tercermin dalam autobiografi, karangan-karangan dan buku-buku sejarah yang memuat sepak terjangnya. Ia adalah seorang cendekiawan yang meninggalkan ratusan karya tulis dan beberapa naskah drama yang mungkin hanya pernah dipentaskan di Ende, Flores. Kumpulan tulisannya sudah diterbitkan dengan judul "Dibawah Bendera Revolusi", dua jilid. 

Jilid pertama boleh dikatakan paling menarik dan paling penting karena mewakili diri Soekarno sebagai Soekarno. Dari buku setebal kira-kira 630 halaman tersebut tulisan pertama yang bermula dari tahun 1926, dengan judul "Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme" adalah paling menarik dan mungkin paling penting sebagai titik-tolak dalam upaya memahami Soekarno dalam gelora masa mudanya, seorang pemuda berumur 26 tahun. Di tengah kebesarannya, sang orator ulung dan penulis piawai, ini selalu membutuhkan dukungan orang lain. Ia tak tahan kesepian dan tak suka tempat tertutup. Di akhir masa kekuasaannya, ia sering merasa kesepian. Dalam autobiografinya yang disusun oleh Cindy Adams, Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat itu, bercerita. "Aku tak tidur selama enam tahun. Aku tak dapat tidur barang sekejap. Kadang-kadang, di larut malam, aku menelepon seseorang yang dekat denganku seperti misalnya Subandrio, Wakil Perdana Lihat Daftar Menteri Menteri Satu dan kataku, 'Bandrio datanglah ke tempat saya, temani saya, ceritakan padaku sesuatu yang ganjil, ceritakanlah suatu lelucon, berceritalah tentang apa saja asal jangan mengenai politik. Dan kalau saya tertidur, maafkanlah.... Untuk pertama kali dalam hidupku aku mulai makan obat tidur. Aku lelah. Terlalu lelah." Dalam bagian lain disebutkan, "Ditinjau secara keseluruhan maka jabatan presiden tak ubahnya seperti suatu pengasingan yang terpencil... Seringkali pikiran oranglah yang berubah-ubah, bukan pikiranmu... Mereka turut menciptakan pulau kesepian ini di sekelilingmu." 

Anti Imperialisme 
Pada 17 Mei 1956. Bung Karno mendapat kehormatan menyampaikan pidato di depan Kongres Amerika Serikat. Sebagaimana dilaporkan New York Times (halaman pertama) pada hari berikutnya, dalam pidato itu dengan gigih ia menyerang kolonialisme. "Perjuangan dan pengorbanan yang telah kami lakukan demi pembebasan rakyat kami dari belenggu kolonialisme, telah berlangsung dari generasi ke generasi selama berabad-abad. Tetapi, perjuangan itu masih belum selesai. Bagaimana perjuangan itu bisa dikatakan selesai jika jutaan manusia di Asia maupun Afrika masih berada di bawah dominasi kolonial, masih belum bisa menikmati kemerdekaan?" pekik Soekarno ketika itu. Hebatnya, meskipun pidato itu dengan keras menentang kolonialisme dan imperialisme, serta cukup kritis terhadap negara-negara Barat, ia mendapat sambutan luar biasa di Amerika Serikat (AS). 
[ads-post]
Pidato itu menunjukkan konsistensi pemikiran dan sikap-sikap Bung Karno yang sejak masa mudanya antikolonialisme. Terutama pada periode 1926-1933, semangat antikolonialisme dan anti-imperialisme itu sudah jelas dikedepankannya. Sangat jelas dan tegas ingatan kolektif dari pahitnya kolonialisme yang dilakukan negara asing yang kaya itu. Namun, kata dan fakta adalah dua hal yang berbeda, dan tak jarang saling bertolak belakang. Soekarno dan para penggagas nasionalisme lainnya dipaksa bergulat di antara "kata" dan "fakta" politik yang dicoba dirajut namun ternyata tidak mudah, dan tak jarang menemui jalan buntu. Soekarno yang rajin berkata-kata, antara lain mengenai gagasan besarnya menyatukan kaum nasionalis, agama dan komunis (1926) menemukan kenyataan yang sama sekali bertolak belakang, ketika ia mencobanya menjadi fakta. Begitu pula gagasan besarnya yang lain: marhaenisme, atau nasionalisme marhaenistis, yang matang dikonsepsikan pada tahun 1932. Bahkan, gagasannya mengenai Pancasila. 

Tokoh Kontroversial 
Sebagai sosok yang memiliki prinsip tegas, Bung Karno kerap dianggap sebagai tokoh kontroversial. Maka tak heran jika dia memiliki lawan maupun kawan yang berani secara terang-terangan mengritik maupun membela pandangannya. Di mata lawan-lawan politiknya di Tanah Air, ia dianggap mewakili sosok Lihat Daftar Tokoh Politisi politisi kaum abangan yang "kurang islami". Mereka bahkan menggolongkannya sebagai gembong kelompok "nasionalis sekuler". Akan tetapi, di mata Syeikh Mahmud Syaltut dari Cairo, penggali Pancasila itu adalah Qaida adzima min quwada harkat al-harir fii al-balad al-Islam (Pemimpin besar dari gerakan kemerdekaan di negeri-negeri Islam). Malahan, Demokrasi Terpimpin, yang di dalam negeri diperdebatkan, justru dipuji oleh syeikh al-Azhar itu sebagai, "lam yakun ila shuratu min shara asy syuraa' allatiy ja'alha al-Qur'an sya'ana min syu'un al-mu'minin" (tidak lain hanyalah salah satu gambaran dari permusyawaratan yang dijadikan oleh Al Quran sebagai dasar bagi kaum beriman). 

Tatkala memuncak ketegangan antara Israel dan negara-negara Arab soal status Palestina ketika itu, pers sensasional Arab menyambut Bung Karno, "Juara untuk kepentingan-kepentingan Arab telah tiba". Begitu pula, Tahta Suci Vatikan memberikan tiga gelar penghargaan kepada presiden dari Republik yang mayoritas Muslim itu. Memang, pembelaan Bung Karno terhadap kaum tertindas tidak hanya untuk negerinya namun juga negeri lain. Itulah sebabnya, mengapa ia dipuja habis oleh bangsa Arab yang tengah menghadapi serangan Israel kala itu. Bung Karno dianggap sebagai pemimpin kaum Muslim. 

Padahal, di dalam negeri sendiri ia kerap dipandang lebih sebagai kaum abangan daripada kaum santri. 
Sebenarnya, seberapa religiuskah Bung Karno? 
Bukankah ia juga dalam konsepsi Pancasila merumuskan sila Ketuhanan Yang Maha Esa? 
Sila yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. 

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan mengakui lima agama. Bagaimana mungkin merangkum visi lima agama itu dalam satu kalimat yang mendasar itu kalau si pembuat kalimat tidak memahami konteks kehidupan beragama di Indonesia secara benar? Dalam hal ini elok dikutip pendapat Clifford Geertz Islam Observed (1982):

 "Gaya religius Soekarno adalah gaya Soekarno sendiri." Betapa tidak? Kepada Louise Fischer, Bung Karno pernah mengaku bahwa ia sekaligus Muslim, Kristen, dan Hindu. 
Di mata pengamat seperti Geertz, pengakuan semacam itu dianggap sebagai "bergaya ekspansif seolah-olah hendak merangkul seluruh dunia". 
Sebaliknya, ungkapan semacam itu-pada hemat BJ Boland dalam The Struggle of Islam in Modern Indonesia (1982)- "hanya merupakan perwujudan dari perasaan keagamaan sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya Jawa". 

Bagi penghayatan spiritual Timur, ucapan itu justru "merupakan keberanian untuk menyuarakan berbagai pemikiran yang mungkin bisa dituduh para agamawan formalis sebagai bidah". 

Sistem Politik 
Soekarno memiliki pandangan mengenai sistem politik yang didukungnya adalah yang paling "cocok" dengan "kepribadian" dan "budaya" khas bangsa Indonesia yang konon mementingkan kerja sama, gotong-royong, dan keselarasan. 
Dalam retorika, ia mengecam "individualisme" yang katanya lahir dari liberalisme Barat. Individualisme itu melahirkan egoisme, dan ini terutama dicerminkan oleh pertarungan antarpartai. Lalu ia mencetuskan Demokrasi Terpimpin. Dalam berpolitik Soekarno mementingkan politik mobilisasi massa, ia bersimpati pada gerakan-gerakan anti-imperialisme, dan mungkin sebagai salah satu konsekuensinya, penerimaannya pada Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai aktor politik yang sah, pendukung konsepsi demokrasi terpimpin. Jadi ia mencanangkan sistem politik yang berwatak anti-liberal dan curiga pada Rektor Universitas Paramadina Mulya, Jakarta 1998-2005 pluralisme politik. Ia mementingkan "persatuan" demi "revolusi". Pada tahun 1950-an, Indonesia memang ditandai oleh ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh sistem demokrasi parlementer. 

Sistem ini bersifat sangat liberal, dan didominasi oleh partai-partai politik yang menguasai parlemen. Pemilu 1955-yang dimenangkan empat kekuatan besar, Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Pendiri Nahdlatul Ulama 1926 Nahdlatul Ulama (NU) serta PKI- hingga kini masih dianggap sebagai pemilu paling bebas dan bersih yang pernah dilaksanakan sepanjang Guru Besar UGM sejarah Indonesia. Namun, di sisi lain dari sistem parlemen yang dikuasai partai itu adalah sering jatuh bangunnya kabinet yang dipimpin oleh perdana Lihat Daftar Menteri Menteri. 
Selain itu, sejarah juga mencatat bahwa integritas nasional terus-menerus diancam oleh berbagai gerakan separatis, yakni DI/TI, PRRI/Permesta, dan sebagainya. Kenyataan ini membuat Soekarno makin curiga pada partai politik karena dia menganggap Masyumi, dan juga PSI, terlibat dalam beberapa pemberontakan daerah. Kemudian, Soekarno mendekritkan kembalinya Indonesia pada UUD 1945 karena kegagalan Konstituante untuk memutuskan UUD baru untuk Indonesia, akibat perdebatan berlarut-larut, terutama antara kekuatan nasionalis sekuler dan kekuatan Islam mengenai dasar negara.
Presiden Indonesia ke-1
Masa jabatan    18 Agustus 1945 – 12 Maret 1967 (21 tahun)                                      
Wakil PresidenMohammad Hatta (1945)
Didahului olehTidak ada, jabatan baru
Digantikan olehSoeharto
Informasi pribadi
Lahir 6 Juni 1901 SurabayaJawa TimurHindia Belanda
Meninggal21 Juni 1970 (umur 69) JakartaIndonesia
KebangsaanIndonesia
Partai politikPNI
Suami/istriOetari (1921–1923)
Inggit Garnasih (1923–1943)
Fatmawati (1943–1956)
Hartini (1952–1970)
Kartini Manoppo (1959–1968)
Ratna Sari Dewi (1962–1970)
Haryati (1963–1966)
Yurike Sanger (1964–1968)
Heldy Djafar (1966–1969)
AnakGuntur Soekarnoputra Megawati Soekarnoputri Rachmawati Soekarnoputri Sukmawati Soekarnoputri Guruh Soekarnoputra (dari Fatmawati)
Taufan Soekarnoputra Bayu Soekarnoputra (dari Hartini)
Totok Suryawan (dari Kartini Manoppo)
Kartika Sari Dewi Soekarno (dari Ratna Sari Dewi)
ProfesiInsinyur Politikus
AgamaIslam
Tanda tangan
Sumber: http://www.tokohindonesia.com | Dari berbagai sumber

Joko Widodo is the current President of Indonesia serving in this position since October 2014.
There was some controversy involved during the presidential election in mid-2014 though eventually he was declared the winner of the election by the General Elections Commission. Thus he assumed office as the 7th President of Indonesia after having held several other positions in the Indonesian administration. Born into a poor family in the city of Surakarta,

Widodo faced his share of struggles as a member of the underprivileged section of the society. Because of the family’s dire financial situations he had to start working as a young boy to support his family and to pay for his own education. Hard working and intelligent,

He studied hard and graduated with a degree in forestry engineering from the prestigious Gadjah Mada University in Yogyakarta.
Eventually he entered politics and was elected to the position of governor of Jakarta. He proved to be very popular among both the urban and rural sections of the society, and rose through the ranks, eventually getting elected as the President. He commands great respect from the citizens since he is perceived as a clean and principled politician who understands the problems of the common people.

Joko Widodo was born on 21 June 1961 Surakarta, Indonesia, to Noto Mihardjo and Sudjiatmi Notomihardjo. He has three younger sisters. His family lived in illegally built shacks and was often evicted from their dwelling by the government.
He received his primary education from the State Primary School 111, Tirtoyoso, which was a school especially meant for the poorer sections of the society. He also started working in his father’s furniture workshop when he was 12 in order to earn money to buy school supplies. In spite of all his difficulties he performed well at school.
After completing his high school he enrolled at the Forestry Faculty of Gadjah Mada University where he studied the structure of wood, its utilization, and its technology. He graduated in 1985.

He found a job with BUMN PT Kertas Kraft Aceh and was placed in Pinus merkusii forest plantation at Gayo Highlands. But he was not happy with this job and wanted to start his own business.
He founded his own business under the name of CV Rakabu in 1988. Even though it was initially successful it had to be closed down due to fraud. Not the one to accept defeat so soon, he re-established his business and by 2002 became a very successful furniture exporter. He also served as the chairman of a local branch of the country’s influential furniture manufacturers’ association.
In 2005, he decided to enter politics and ran for the office of mayor in Surakarta as a member of the Indonesian Democratic Party of Struggle. Initially people viewed him with skepticism as he was primarily a businessman with no political connections.
He won the elections and soon proved his detractors wrong by initiating many progressive reforms in the city. As the mayor he earned much respect for his progressive reforms and his honesty which distinguished him from other politicians. He developed a rapport with the people as he had risen to this post from an underprivileged background, and thus could connect with people from all sections of the society.
He often visited poor neighborhoods to interact with the people and refused to accept a salary for his public service. This greatly enhanced his reputation as a genuine person who cared about the public. He easily won the re-election in 2010 with over 90 percent of the vote and was made the mayor for a second term.
In 2012 he decided to run for the position of Jakarta's governor. Widodo was contesting the election against the incumbent, Fauzi Bowo, and easily ousted him in the second round of that election. As the governor of Jakarta, he implemented many policies to encourage small industries and focused on improving Jakartans’ access to health care and education.
He again proved to be a very efficient leader who empathized with the poor. He regularly visited the poor areas and talked to the people about the problems they faced regarding food prices, access to medical facilities, housing facilities, and infrastructural amenities. He wore simple clothes and followed a simple lifestyle which helped him in connecting with the common man.
He implemented a universal health care program in Jakarta, based on a Healthy Jakarta Card (Kartu Jakarta Sehat or KJS) which became very popular. He also launched the "Smart Jakarta Card" in order to help poor students by giving them an allowance that can be withdrawn from ATMs in order to buy school supplies.
The leader of the Indonesian Democratic Party of Struggle, Megawati Sukarnoputri chose Joko Widodo to be the presidential candidate of her party in 2014. His mayorship in Surakarta and his governorship in Jakarta had made him highly respected and popular all over Indonesia.
He won the election with more than 53 percent of the popular vote, defeating his opponent Prabowo Subianto. He assumed office on 20 October 2014 as the 7th President of Indonesia.
Widodo is the first Indonesian president who is not from the military or the political elite. As the president, he is focusing on curbing the corruption in Indonesian administration and is taking steps to attract more foreign direct investment to the country. He has also implemented land reforms, improved public services, and initiated healthcare and educational programs.
Major Works
After becoming the governor of Jakarta, he introduced a universal health care program, based on ‘Healthy Jakarta Card’. The scheme proved to be very popular.

Awards & Achievements
He was honored with the Bintang Jalasena Utama, 1st Class ("Navy Meritorious Service Star") in 2011 by the Government of Indonesia.
He was honored with the 1st Class "Star of the Republic of Indonesia" (BRI), Bintang Republik Indonesia Adipurna in 2014.
He was once ranked as the third best mayor in the world by the international City Mayors Foundation.
Personal Life & Legacy
He is married to Iriana and has three children: two sons Gibran Rakabuming Raka and Kaesang Pangarep, and one daughter Kahiyang Ayu.
[ads-post]
CAREER
  1. He found a job with BUMN PT Kertas Kraft Aceh and was placed in Pinus merkusii forest plantation at Gayo Highlands. But he was not happy with this job and wanted to start his own business.
  2. He founded his own business under the name of CV Rakabu in 1988. Even though it was initially successful it had to be closed down due to fraud. Not the one to accept defeat so soon, he re-established his business and by 2002 became a very successful furniture exporter. He also served as the chairman of a local branch of the country’s influential furniture manufacturers’ association.
  3. In 2005, he decided to enter politics and ran for the office of mayor in Surakarta as a member of the Indonesian Democratic Party of Struggle. Initially people viewed him with skepticism as he was primarily a businessman with no political connections.
  4. He won the elections and soon proved his detractors wrong by initiating many progressive reforms in the city. As the mayor he earned much respect for his progressive reforms and his honesty which distinguished him from other politicians. He developed a rapport with the people as he had risen to this post from an underprivileged background, and thus could connect with people from all sections of the society.
  5. He often visited poor neighborhoods to interact with the people and refused to accept a salary for his public service. This greatly enhanced his reputation as a genuine person who cared about the public. He easily won the re-election in 2010 with over 90 percent of the vote and was made the mayor for a second term.
  6. In 2012 he decided to run for the position of Jakarta's governor. Widodo was contesting the election against the incumbent, Fauzi Bowo, and easily ousted him in the second round of that election. As the governor of Jakarta, he implemented many policies to encourage small industries and focused on improving Jakartans’ access to health care and education.
  7. He again proved to be a very efficient leader who empathized with the poor. He regularly visited the poor areas and talked to the people about the problems they faced regarding food prices, access to medical facilities, housing facilities, and infrastructural amenities. He wore simple clothes and followed a simple lifestyle which helped him in connecting with the common man.
  8. He implemented a universal health care program in Jakarta, based on a Healthy Jakarta Card (Kartu Jakarta Sehat or KJS) which became very popular. He also launched the "Smart Jakarta Card" in order to help poor students by giving them an allowance that can be withdrawn from ATMs in order to buy school supplies.
  9. The leader of the Indonesian Democratic Party of Struggle, Megawati Sukarnoputri chose Joko Widodo to be the presidential candidate of her party in 2014. His mayorship in Surakarta and his governorship in Jakarta had made him highly respected and popular all over Indonesia.
  10. He won the election with more than 53 percent of the popular vote, defeating his opponent Prabowo Subianto. He assumed office on 20 October 2014 as the 7th President of Indonesia.
  11. Widodo is the first Indonesian president who is not from the military or the political elite. As the president, he is focusing on curbing the corruption in Indonesian administration and is taking steps to attract more foreign direct investment to the country. He has also implemented land reforms, improved public services, and initiated healthcare and educational programs.
Major Works
After becoming the governor of Jakarta, he introduced a universal health care program, based on ‘Healthy Jakarta Card’. The scheme proved to be very popular.

Awards & Achievements
  • He was honored with the Bintang Jalasena Utama, 1st Class ("Navy Meritorious Service Star") in 2011 by the Government of Indonesia.
  • He was honored with the 1st Class "Star of the Republic of Indonesia" (BRI), Bintang Republik Indonesia Adipurna in 2014.
  • He was once ranked as the third best mayor in the world by the international City Mayors Foundation.
Personal Life & Legacy
He is married to Iriana and has three children: two sons Gibran Rakabuming Raka and Kaesang Pangarep, and one daughter Kahiyang Ayu.


Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok ini mempunyai  nama Tionghoa: Zhōng Wànxué / 鍾萬學,lahir di Manggar, Belitung Timur, 29 Juni 1966.
ia yang dikenal dengan panggilan Hakka Ahok (阿學), saat ini merupakan Gubernur DKI Jakarta yang menjabat sejak 19 November 2014. Setelah ditetapkan sebagai calon gubernur pada pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017, ia digantikan oleh Soni Sumarsono sebagai Pelaksana Tugas Gubernur.

Pada 14 November 2014, ia diumumkan secara resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta pengganti Joko Widodo, melalui rapat paripurna istimewa di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Ahok resmi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo pada 19 November 2014 di Istana Negara, setelah sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur sejak 16 Oktober hingga 19 November 2014.

Ahok merupakan warga negara Indonesia dari etnis Tionghoa dan pemeluk agama Kristen Protestan pertama yang menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta pernah dijabat oleh pemeluk agama Kristen Katolik, Henk Ngantung (Gubernur DKI Jakarta periode 1964-1965).

Ahok pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI dari 2012-2014 mendampingi Joko Widodo sebagai Gubernur.
Sebelumnya Ahok merupakan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dari Partai Golkar namun mengundurkan diri pada 2012 setelah mencalonkan diri sebagai wakil gubernur DKI Jakarta untuk Pemilukada 2012.
Ia pernah pula menjabat sebagai Bupati Belitung Timur periode 2005-2006.
Ia merupakan etnis Tionghoa pertama yang menjadi Bupati Kabupaten Belitung Timur.

Pada tahun 2012, Ahok mencalonkan diri sebagai wakil gubernur DKI berpasangan dengan Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi , wali kota Solo.
Ahok juga merupakan kakak kandung dari Basuri Tjahaja Purnama, Bupati Kabupaten Belitung Timur (Beltim) periode 2010-2015.

Dalam pemilihan gubernur Jakarta 2012, mereka memenangkan pemilu dengan presentase 53,82% suara. Pasangan ini dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Pada 10 September 2014.
Namun Ahok memutuskan keluar dari Gerindra karena perbedaan pendapat pada RUU Pilkada. Partai Gerindra mendukung RUU Pilkada sedangkan Basuki dan beberapa kepala daerah lain memilih untuk menolak RUU Pilkada karena terkesan "membunuh" demokrasi di Indonesia.

Pada tanggal 1 Juni 2014, karena Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengambil cuti panjang untuk menjadi calon presiden dalam Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014, Basuki Tjahaja Purnama resmi menjadi Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta.
Setelah terpilih pada Pilpres 2014, tanggal 16 Oktober 2014 Joko Widodo resmi mengundurkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Secara otomatis, Basuki menjadi Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta.
Ahok melanjutkan jabatannya sebagai Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta tanpa dukungan partai (independen)[9] hingga pun dirinya dilantik sebagai Gubernur DKI pada 19 November 2014.


Latar belakang dan keluarga
Ahok adalah putra pertama dari Almarhum Indra Tjahaja Purnama (Tjoeng Kiem Nam) dan Buniarti Ningsing (Boen Nen Tjauw).
Ia lahir di Belitung Timur, Bangka Belitung pada tanggal 29 Juni 1966.
Ahok memiliki tiga orang adik, yaitu :

  1. Basuri Tjahaja Purnama (dokter PNS dan Bupati di Kabupaten Belitung Timur), 
  2. Fifi Lety (praktisi hukum), 
  3. Harry Basuki (praktisi dan konsultan bidang pariwisata dan perhotelan). 

Keluarganya adalah keturunan Tionghoa-Indonesia dari suku Hakka (Kejia).
Masa kecil Ahok lebih banyak dihabiskan di Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, hingga selesai menamatkan pendidikan sekolah menengah tingkat pertama.
Setamat dari sekolah menengah pertama, ia melanjutkan sekolahnya di Jakarta.
Di Jakarta, Ahok menimba ilmu di Universitas Trisakti dengan jurusan Teknik Geologi di Fakultas Teknik Mineral. Selama menempuh pendidikan di Jakarta, Ahok diurus oleh seorang wanita Bugis beragama Islam yang bernama Misribu Andi Baso Amier binti Acca.
Setelah lulus dengan gelar Insinyur Geologi, Basuki kembali ke Belitung dan mendirikan CV Panda yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan PT Timah pada tahun 1989.

Ahok menikah dengan Veronica, kelahiran Medan, Sumatera Utara, dan dikaruniai 3 orang putra-putri bernama Nicholas Sean Purnama, Nathania, dan Daud Albeenner.

Nama panggilan "Ahok" berasal dari ayahnya.
Mendiang Indra Tjahja Purnama ingin Basuki menjadi seseorang yang sukses dan memberikan panggilan khusus baginya, yakni "Banhok". Kata "Ban" sendiri berarti puluhan ribu, sementara "Hok" memiliki arti belajar.Bila digabungkan, keduanya bermakna "belajar di segala bidang."Lama kelamaan, panggilan Banhok berubah menjadi Ahok.

Pendidikan
Setelah menamatkan pendidikan sekolah menengah atas, Ahok melanjutkan studinya di jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik Universitas Trisakti dan mendapatkan gelar Insinyur pada tahun 1990. Basuki menyelesaikan pendidikan magister pada Tahun 1994 dengan gelar Master Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya.

Karier Bisnis
Pada tahun 1992 Ahok mengawali kiprahnya di dunia bisnis sebagai Direktur PT Nurindra Ekapersada sebagai persiapan membangun pabrik Gravel Pack Sand (GPS) pada tahun 1995.
Pada tahun 1995, Ahok memutuskan berhenti bekerja di PT Simaxindo Primadaya. Ia kemudian mendirikan pabrik di Dusun Burung Mandi, Desa Mengkubang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur.
Pabrik pengolahan pasir kuarsa tersebut adalah yang pertama dibangun di Pulau Belitung, dan memanfaatkan teknologi Amerika dan Jerman. Lokasi pembangunan pabrik ini adalah cikal bakal tumbuhnya kawasan industri dan pelabuhan samudra, dengan nama Kawasan Industri Air Kelik (KIAK).

Pada akhir tahun 2004, seorang investor Korea berhasil diyakinkan untuk membangun Tin Smelter (pengolahan dan pemurnian bijih timah) di KIAK.
 Investor asing tersebut tertarik dengan konsep yang disepakati untuk menyediakan fasilitas komplek pabrik maupun pergudangan lengkap dengan pelabuhan bertaraf internasional di KIAK.

Kiprah Politik
Pada tahun 2004 Basuki terjun ke dunia politik dan bergabung di bawah bendera Partai Perhimpunan Indonesia Baru (Partai PIB) sebagai ketua DPC Partai PIB Kabupaten Belitung Timur. Pada pemilu 2004 ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009. Partai PIB adalah partai politik yang didirikan oleh Alm. Sjahrir.

Bupati Belitung Timur
Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Belitung Timur tahun 2005, Basuki berpasangan dengan Khairul Effendi, B.Sc. dari Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) ikut sebagai calon Bupati-Wakil Bupati Belitung Timur periode 2005-2010.
Dengan mengantongi suara 37,13 persen pasangan ini terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur definitif pertama. Pasangan Ahok -Khairul ini unggul di Kabupaten Belitung Timur yang menjadi lumbung suara Partai Bulan Bintang (PBB) pada pemilu legislatif tahun 2004 lalu.
Ahok kemudian mengajukan pengunduran dirinya pada 11 Desember 2006 untuk maju dalam Pilgub Bangka Belitung 2007. Pada 22 Desember 2006, ia resmi menyerahkan jabatannya kepada wakilnya, Khairul Effendi.

Keputusan mundur dan mewariskan posisi kepada wakil bupati ini di kemudian hari menjadi masalah karena Khairul Effendi memberikan testimoni kekecewaannya kepada Basuki karena meninggalkan janji politik atas Belitung Timur tanpa menyelesaikannya.

Pemilihan Gubernur Bangka Belitung 2007
Di pilkada Gubernur Bangka Belitung tahun 2007, Basuki mengambil bagian menjadi kandidat calon Gubernur. Presiden RI Ke-4 K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mendukung Basuki untuk menjadi Gubernur Bangka Belitung dan ikut berkampanye untuknya. Gus Dur menyatakan bahwa "Ahok sudah melaksanakan program terbaik ketika memimpin Kabupaten Belitung Timur dengan membebaskan biaya kesehatan kepada seluruh warganya". Namun dalam pemilihan tersebut ia dikalahkan oleh rivalnya, Eko Maulana Ali.
Pada 2008, ia menulis buku biografi berjudul "Merubah Indonesia".

Anggota DPR RI 2009-2014
Pada tahun 2009, Basuki mencalonkan diri dan terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Bangka Belitung mewakili Partai Golongan Karya. Ia sukses meraup 119.232 suara dan duduk di Komisi II.
Pada tahun 2011, ia membuat kontroversi setelah menyuarakan laporan dan keluhan masyarakat Bangka Belitung yang ditemuinya secara pribadi dalam masa reses. Laporan ini mengenai bahaya pencemaran lingkungan yang ditimbulkan kapal hisap dalam eksploitasi timah.
Basuki dianggap menghina pengusaha dari Belitung dan dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR oleh Front Pemuda Bangka Belitung (FPB). Ia menyayangkan aksi pelaporan ini karena tidak substansial dengan masalah yang ia bicarakan, yaitu pencemaran lingkungan.

Pada tahun 2010, ia telah menyuarakan pentingnya laporan kekayaan dan pembuktian terbalik bagi calon kepala daerah yang akan mengikuti proses pilkada.

Wakil Gubernur DKI Jakarta
Ahok sesungguhnya telah berniat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak tahun 2011 melalui jalur independen. Ia sempat berusaha mengumpulkan fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) untuk bisa memenuhi persyaratan maju menjadi calon independen. Namun pada awal tahun 2012, ia mengaku pesimistis akan memenuhi syarat dukungan dan berpikir untuk menggunakan jalur melalui partai politik.

Pada akhirnya Ahok mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Joko Widodo dalam Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012. Pasangan Jokowi-Ahok ini mendapat 1.847.157 (42,60%) suara pada putaran pertama, dan 2.472.130 (53,82%) suara pada putaran kedua, mengalahkan pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli.[21][22]
[ads-post]
Gubernur DKI Jakarta
Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur
Selama kampanye Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014, Jokowi meletakkan posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Untuk mengisi posisi ini, Basuki mengisi posisi Pejabat (Plt) Gubernur hingga akhirnya Jokowi dilantik sebagai Presiden RI, yang mengharuskannya mundur dan Basuki resmi diangkat sebagai Gubernur sesuai Perpu Pilkada No 1 tahun 2014 pada tanggal 14 November 2014 Pada pemilihan presiden tersebut, walaupun Ahok adalah Plt Gubernur dari Jokowi, namun ia mendukung Prabowo Subianto yang merupakan calon presiden lawan dari Jokowi.

Bahkan, jika Prabowo menang dalam pemilihan tersebut, Ahok dijanjikan akan dijadikan Menteri Dalam Negeri Indonesia agar dia dapat melakukan reformasi anggaran di semua pemerintah daerah yang ada di seluruh Indonesia.

Selama menjadi Plt Gubernur, ia mewajibkan Gerakan Pungut Sampah Setiap Jumat Pagi, yang meminta 72 ribu PNS DKI di lingkungan Pemprov DKI, anak-anak sekolah di Jakarta, serta pegawai BUMD DKI untuk memungut sampah pada waktu yang ditentukan. Kebijakan ini rencananya bakal tertuang dalam Instruksi Gubernur.
Ia juga mengubah sikapnya yang dengan keras menolak pemberian uang kerahiman bagi penyerobot lahan negara yang dulunya diatur dalam SK Gubernur yang telah dicabut, menjadi akan memberikan pemberian uang kerahiman sesuai dengan Perda yang akan diterbitkan. Basuki beralasan pemberian uang kerahiman akan mempermudah proses pemindahan penghuni lahan ilegal ke tempat yang lebih layak.[27] Uang ini diberikan dengan syarat hanya bagi warga yang telah lama menghuni. Besar uang kerahiman ini adalah 25 persen dari NJOP.

Sebagai Gubernur
Basuki Tjahaja Purnama dilantik oleh Joko Widodo di Istana Negara.
Pada 14 November 2014, DPRD DKI Jakarta mengumumkan Basuki sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang telah menjadi Presiden Republik Indonesia.
Setelah pengumuman ini, DPRD DKI Jakarta mengirimkan surat ke Kementerian Dalam Negeri agar Basuki dilantik menjadi Gubernur. Pengumuman ini dilakukan setelah sebelumnya mendapatkan berbagai tentangan, antara lain dari FPI[30] dan sebagian anggota DPRD DKI Jakarta dari partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.
Front Pembela Islam menolak pengakatan Basuki dengan tiga dasar:

  1. Basuki tidak beragama Islam, 
  2. Perilaku Basuki dianggap arogan, kasar, dan tidak bermoral, 
  3. Penolakan umat Islam Jakarta terhadap kepemimpinan Ahok.

Penolakan FPI terhadap Basuki telah berlangsung selama beberapa bulan dan berujung pada bentrokan yang terjadi pada tanggal 3 Oktober 2014.Saat itu, 200 orang massa FPI bentrok dengan petugas kepolisian di depan gedung Dewan Perwakilan Daerah DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Massa FPI melempar batu seukuran kepalan tangan ke arah polisi yang berjaga di sana, akibatnya 16 polisi terluka—dua di antaranya memar di bagian kepala dan dilarikan ke rumah sakit—dan empat pegawai DKI terkena lemparan batu.
Massa FPI juga masuk ke dalam gedung DPRD dan mendorong barisan Polisi yang dalam kondisi tidak siap dan tidak menggunakan peralatannya.
Setelah berhasil dihalau oleh petugas kepolisian, massa FPI pindah ke depan Balai Kota di Jalan Merdeka Selatan.

Menanggapi demonstrasi yang diwarnai aksi pelemparan batu tersebut, Ahok mengirimkan surat rekomendasi pembubaran FPI kepada Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri RI.
Ahok meminta kepada kepolisian untuk menemukan dalang intelektual yang membuat massa bertindak anarkistis dalam unjuk rasa 3 Oktober 2014 tersebut.
Ahok berpendapatan bahwa meskipiun berorganisasi merupakan hak setiap warga negara, FPI menyalahi undang-undang dengan berlaku anarkistis saat berdemonstrasi.Ahok memperkirakan bahwa aksi anarkistis tersebut direncanakan sebab ditemukan batu dan kotoran sapi yang sulit ditemui di tempat kejadian.
Di pihak lain, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhamad Taufik memandang unjuk rasa yang berakhir ricuh terjadi karena kesalahan Basuki yang menjadi akar permasalahan utama kekesalan FPI.

Penolakan juga datang dari anggota DPRD DKI dari Koalisi Merah Putih.
Beberapa anggota DPRD DKI dari KMP, yaitu Muhamad Taufik dari fraksi Gerindra, Lulung Lunggana dari fraksi PPP, Nasrullah dari fraksi PKS, dan Maman Firmansyah dari fraksi PPP, bahkan turut serta turun ke jalan dan berorasi bersama FPI dan meneriakkan seruan untuk melengserkan Ahok, meskipun beberapa hari sebelumnya FPI melakukan tindakan kekerasan terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia.
Puncaknya, seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Koalisi Merah Putih tidak menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD tentang pengumuman Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 14 November 2014. Basuki akhirnya resmi dilantik sebagai Gubernur DKI oleh Presiden Jokowi pada 19 November 2014 di Istana Negara.

Penghargaan
Ahok memperoleh penghargaan sebagai Tokoh Anti Korupsi dari unsur penyelenggara negara dari Gerakan Tiga Pilar Kemitraan, yang terdiri dari Masyarakat Transparansi Indonesia, KADIN dan Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, pada tanggal 1 Februari 2007.
Ia dinilai berhasil menekan semangat korupsi pejabat pemerintah daerah, antara lain dengan tindakannya mengalihkan tunjangan bagi pejabat pemerintah untuk kepentingan rakyat, yaitu untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat Belitung Timur. Ia juga terpilih menjadi salah seorang dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia, yang dipilih oleh Tempo.

Basuki kembali mendapat penghargaan anti korupsi dari Bung Hatta Anti Corruption Award, yang diterimanya pada tanggal 16 Oktober 2013. Ia mendapat penghargaan ini karena usahanya membuka laporan mata anggaran DKI Jakarta untuk dikaji ulang.

Anugerah Seputar Indonesia (ASI) 2013 memberikannya gelar Tokoh Kontroversial.

Kontroversi
Lahan Rumah Sakit Sumber Waras
Basuki mengalami masalah dengan BPK DKI Jakarta setelah BPK menyatakan adanya masalah dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp191 Miliar. Awalnya ada tudingan markup yang langsung dibantah oleh pihak RS Sumber Waras, bahwa NJOP yang menjadi dasar penilaian tersebut berasal dari penilaian pemerintah, bukan tawaran RS Sumber Waras sendiri.
Ahok balik menuduh BPK memiliki kepentingan terselubung dan tendensius. Ia lalu membuka tawaran Ketua BPK DKI, Efdinal, di masa lalu terkait penawaran penjualan tanah kepada Pemprov DKI Jakarta. Indonesia Corruption Watch kemudian melaporkan Efdinal ke Mahkamah Kehormatan BPK. Efdinal akhirnya Dicopot dan Dipindah menjadi Staf Fungsional di BPK Pusat Laporan BPK kemudian diteruskan ke KPK, yang kemudian ditanggapi KPK, dengan kesepakatan bulat di antara seluruh komisioner, bahwa kasus ini belum cukup bukti untuk berlanjut menjadi kasus korupsi.

Penertiban Kalijodo
Pada tanggal 29 Februari 2016, area Kalijodo ditertibkan dengan alasan melanggar jalur hijau. Kalijodo sendiri adalah area yang terkenal sebagai tempat prostitusi, penjualan alkohol, hiburan malam, dan perjudian. Penertiban ini sebenarnya berjalan lancar dan penduduk bersedia dipindah ke rusunawa atau dipulangkan. Namun perlawanan secara hukum terjadi oleh penguasa daerah tersebut, Daeng Azis, dan beberapa anggota masyarakat, yang diwakili oleh pengacara Razman Arif Nasution. Daeng Aziz sendiri menjadi tersangka untuk beberapa kasus.

Kasus proyek dermaga
Pada bulan April 2009, media memberitakan pemeriksaan Basuki oleh polisi setelah Pemilu untuk kasus proyek dermaga atau Pelabuhan ASDP di Kecamatan Manggar yang diduga bermasalah. Namun polisi menyatakan tidak ingin pemeriksaan ini berakhir dengan pembunuhan karakter oleh media massa.[46] Basuki mengeluarkan bantahan resmi melalui kuasa hukumnya dengan menyatakan bahwa pemerintah daerah hanya bertanggung jawab menyediakan lahan, bukan melaksanakan proyek tersebut. Keterangan Palsu Pada Akta Otentik dan Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang diperkarakan ternyata terjadi pada tahun 2007, setelah ia tak lagi menjabat. Basuki menyatakan bahwa ia hanya dipanggil menjadi saksi, bukan tersangka.

Pelarangan pemotongan hewan kurban
Menjelang hari raya Idul Adha 1435 H, muncul isu bahwa pemerintah DKI Jakarta melarang penyembelihan dan penjualan hewan kurban yang merebak saat aksi demonstrasi yang dilakukan massa Front Pembela Islam di depan Gedung DPRD DKI, Jumat, 26 September 2014.
Ahok sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta membantah tuduhan ini dan menyatakan pemerintah DKI Jakarta tidak melarang kurban, tetapi melarang penjualannya di jalur hijau karena melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Isu lain yang berkembang dari demonstrasi yang sama adalah isu pelarangan pemotongan hewan kurban di sekolah-sekolah.Basis dari isu ini adalah Ingub Nomor 67 tahun 2014, yang berisi:

Mengatur dan mengendalikan lokasi pemotongan hewan kurban di sekolah, meliputi:
Melarang kegiatan pemotongan hewan korban di lokasi sekolah pendidikan dasar.
Membuat instruksi kepada-kepala bidang sekolah dasar agar menyelenggarakan pemotongan hewan ruminantia (RPH-R) Cakung dan Pulogadung Jakarta Timur, dan;
Menetapkan tempat pemotongan hewan kurban di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas berdasarkan standar minimal tempat pemotongan hewan kurban dan juru sembelih halal.

Organisasi massa Islam seperti FPI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama serta Majelis Ulama Indonesia menentang instruksi ini dengan alasan kurban dapat menjadi bahan pelajaran untuk anak-anak.
Menanggapi isu ini, pemerintah DKI Jakarta membantah dan memberikan keterangan tambahan dengan menyatakan bahwa instruksi hanya berlaku untuk Sekolah Dasar, tidak untuk semua sekolah (SMP dan SMA dipersilakan). Instruksi ini dikeluarkan karena ada masukan dari beberapa Kepala Sekolah Dasar yang khawatir kurban dapat mengganggu psikologis siswa.
Pemerintah DKI Jakarta juga menambahkan tidak akan memberikan hukuman apa pun bila ada Sekolah Dasar yang menyelenggarakan kurban di sekolahnya, namun mengharuskan hewan kurban tersebut diperiksa terlebih dahulu kesehatannya baik saat di penampungan maupun di tempat pemotongan.

Sengketa APBD 2015
Pada tahun 2015, pemerintahan Basuki terlibat sengketa dengan DPRD DKI Jakarta berkaitan dengan penetapan APBD tahun itu. Akibat sengketa ini, hingga Februari 2015 APBD DKI Jakarta belum ditetapkan.
 APBD DKI 2015 gagal disahkan meskipun mediasi telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga DKI Jakarta harus berbalik menggunakan pagu APBD 2014.

Penolakan jalur independen
Pada tahun 2016, sebuah kelompok pendukung Ahok jalur independen dibuat dengan nama Teman Ahok dalam rangka mendukung Ahok dalam pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 dengan kegiatan pengumpulan KTP sebanyak 1 juta buah.
Namun pada 27 Juli 2016, Ahok mengeluarkan keputusan untuk memilih jalur parpol yang terdiri dari Nasdem, Hanura dan Golkar.
 Keputusan tersebut memunculkan rasa kecewa dari pihak yang menginginkan Ahok memilih jalur independen sehingga memunculkan tagar #BalikinKTPGue di Twitter yang menjadi Trending Topic.

Kasus surat Al Maidah 51
Sejak 5 Oktober 2016, beredar video berjudul ‘Ahok: Anda Dibohongi Al-Quran Surat Al-Maidah 51’ yang menjadi viral di sosial media baik Facebook ataupun Twitter.

Dalam video tersebut, Ahok terlihat mengatakan:
Bapak Ibu ndak Bisa memilih Saya. dibohongi pake surah Al-Maidah 51 dan macem-macem itu. Itu hak bapak ibu. Ya, jika Bapak Ibu perasaan tidak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, ya enggak apa-apa? Karena inikan panggilan pribadi bapak-ibu. 
Program ini jalan saja. Jadi, bapak ibu tak usah merasa enggak enak dalam nuraninya enggak bisa memilih Ahok.”
Pernyataan tersebut dianggap sebagai penistaan terhadap ayat yang bertuliskan "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu)" tersebut. Pernyataan tersebut menimbulkan kecaman dari berbagai pihak seperti MUI, Felix Siauw, dan Din Syamsudin.

Ahok pun mengeluarkan ucapan minta maaf terkait pernyataan tersebut.
Sementara itu, Mohamad Guntur Romli, salah satu anggota tim sukses Ahok, mengatakan bahwa pernyataan tersebut telah dipelintir dan menganggap bahwa yang dimaksud "dibohongi" tersebut bukanlah ayatnya melainkan orang-orang yang melakukan politisasi Kitab Suci.

Kasus ini memicu terjadinya aksi 4 November yang berakhir ricuh dengan 3 mobil aparat dibakar, 18 mobil rusak, 160 pendemo dirawat karena terkena gas air mata, dan lebih dari 80 polisi luka termasuk 8 polisi yang luka berat.

Pada tanggal 16 November 2016, Ahok secara resmi ditetapkan sebagai tersangka.
 Meskipun demikian, Ahok tetap dapat mengikuti tahapan Pilkada sebagai Calon Gubernur.

Setelah dilakukan beberapa kali sidang, maka sebuah lembaga pengamat menyatakan Ahok adalah korban kriminalisasi, dimana MUI tidak melakukan klarifikasi sebelumnya dengan Ahok, sebelum membuat pernyataan yang ternyata makin membuat kegaduhan. Dapat dikatakan terjadi ‘trial in absentia’ dan ‘trial by mob'. Sedangkan salah satu anggota organisasi Muslim terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama mengatakan kasus ini digunakan umtuk menggoyang Ahok dalam pemilihan Gubernur yang berdasarkan hasil polling suaranya menjadi merosot, tetapi berangsur bangkit, setelah beberapa kali sidang dilakukan.

Source :Wikipedia

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.